LPM FREEDOM - UNISBA | Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2021 Unisba (Universitas Islam Balitar) Blitar telah dibuka secara resmi melalui virtual, Senin 23 Agustus 2021 lalu. Dua hari berselang, Rabu 25 Agustus mahasiswa mulai ditugaskan terjun ke lapangan bersama kelompoknya masing-masing.
KKN yang diikuti 539 mahasiswa dari 18 program studi tersebut terpantau sudah dipersiapkan dengan baik. Namun, ternyata KKN itu mendapatkan rapor merah dari banyak mahasiswa. Tidak sedikit diantara mereka merasa terbebani dengan pelaksanaan KKN 2021.
Sejumlah koordinator kelompok KKN mengaku mendapat keluhan dari anggota kelompok maupun dari kelompok lain. Keluhan itu dilatarbelakangi oleh sejumlah alasan yang menjadi penghambat kegiatan satu tahunan tersebut.
Salah satu koordinator kelompok KKN, Muhammad Khoirudda'i, misalnya, ia mengungkapkan anggotanya maupun mahasiswa dari kelompok lain kerap mengeluhkan pelaksanaan KKN kepadanya. Keluhan itu dirasanya bakal menghambat pelaksanaan KKN yang baru selesei 22 September nanti.
Menurutnya, sebelum pelaksanaan KKN mahasiswa diwajibkan melakukan pembayaran sebagai salah satu syarat administrasi. Itu hal yang sangat lumrah baginya, karena di kampus yang lain juga menerapkan hal seperti itu.
Namun yang menjadi penghambat ialah banyak mahasiswa mengeluh terkait fasilitas yang didapat tidak sebanding dengan biaya yang harus dibayarkan. Ditambah lagi, saat kegiatan di tempat KKN mahasiswa harus merogoh kocek lagi untuk iuran kegiatan.
"Saya pikir kemarin, dengan membayar uang sebanyak itu, fasilitas yang didapatkan mahasiswa lebih dari cukup, sehingga saat di lapangan mahasiswa tidak merasa terbebani, sehingga KKN bisa berjalan maksimal," ungkapnya, Rabu (25/8/2021) sore.
Dirinya mengaku, sebenarnya setiap mahasiswa sudah mendapatkan semacam uang cashback sebesar 15 ribu dari pembayaran yang dilakukan. Tetapi, jumlah itu diakuinya sangat kurang dengan kebutuhan mahasiswa saat KKN berlangsung.
Saat dikonfirmasi lagi, fasilitas apa saja yang didapatkan mahasiswa sesudah melaksanakan KKN dengan biaya sebesar 400 ribu. Ia menyebut, setiap mahasiswa hanya mendapatkan seragam dan buku panduan pelaksanaan KKN.
Ia berharap kampus juga harus memerhatikan keadaan mahasiswa saat ini. Dengan cara tidak membebankan biaya yang berlebih kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan KKN. Apalagi saat ini masih dalam pandemi Covid-19, yang mana keadaan ekonomi masyarakat kecil sangat terdampak.
Hal senada juga diungkapkan koordinator kelompok yang lain, Cema Fani Kine Bimasyah, pihaknya mengatakan, KKN yang seharusnya bisa menjadi ajang pengabdian kepada masyarakat jangan sampai sampai terkendala masalah sepele. Seperti halnya soal dana dan fasilitas yang didapatkan mahasiswa.
Mahasiswi Fakultas Ekonomi itu menambahkan, kelompoknya dan kelompok mahasiswa yang lain sebenarnya sudah mempunyai program kerja KKN yang sangat baik. Namun, teman-temannya sering mengeluh kepadanya soal dana untuk kegiatan.
"Ini nanti dananya dari mana? Apa mungkin kita nanti iuran lagi untuk kegiatan? Kan, kemarin kita semuanya sudah keluar uang banyak untuk daftar KKN saja," katanya, menirukan keluhan dari mahasiswa lain.
Sementara itu, Ketua DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) Unisba Blitar, Elsa Febiola membenarkan keluhan dari para mahasiswa tersebut. Ia menyebut, sudah beberapa minggu yang lalu mahasiswa angkatan 2018 menyuarakan suara keresahannya kepada DPM.
Elsa mengungkapkan, berdasarkan serap aspirasi, mahasiswa mengeluh terkait tidak trasparannya pengelolaan anggaran KKN pada tahun ini. Mahasiswa juga ingin mengetahui perancangan kebijakan kampus dan pedoman pelaksanaan KKN.
"Mahasiswa merasa alokasi anggaran KKN tidak sesuai dengan fasilitas yang diterima seperti halnya kaos, buku pedoman KKN, dan cashback sebesar 15 ribu. Anggaran tersebut dianggap tak masuk akal untuk pelaksanaan KKN secara tematik di masa pandemi Covid-19," ungkapnya.
Saat dikonfirmasi terpisah terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa yang melangsungkan KKN, LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), sebagai penyelenggara KKN Unisba bersedia untuk menanggapi keluhan tersebut. Pihak LPPM menjadwalkan pertemuan terkait hal ini minggu depan. (bv/red)
Posting Komentar